Pendidikan dasar merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Komitmen negara terhadap sektor ini dapat tercermin jelas dari alokasi anggaran yang diberikan. Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa Prioritas Dana Pendidikan dasar menjadi krusial, bagaimana mengukur komitmen anggaran negara, serta dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Setiap tahun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan anggaran belanja negara. Dalam Rapat Koordinasi Anggaran yang biasanya diselenggarakan pada awal kuartal ketiga, misalnya pada tanggal 15 Agustus 2024, di Gedung Juang Jakarta Pusat, para pemangku kepentingan membahas proporsi anggaran untuk berbagai sektor. Berdasarkan data dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, alokasi untuk pendidikan dasar mencakup sekitar 20% dari total anggaran pendidikan secara keseluruhan. Angka ini mencerminkan komitmen yang signifikan, meskipun implementasinya memerlukan pengawasan ketat.

Mengukur komitmen anggaran tidak hanya melihat besaran angka, tetapi juga efektivitas penyerapannya. Sebagai contoh, pada tahun ajaran 2023/2024, dilaporkan bahwa penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 95% dari total yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan di berbagai provinsi, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pihak sekolah. Data ini biasanya dikumpulkan oleh tim monitoring dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setiap akhir semester, yaitu sekitar bulan Desember dan Juni.

Pentingnya Prioritas Dana Pendidikan dasar juga terlihat dari dampaknya terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Dengan anggaran yang memadai, pemerintah dapat membangun fasilitas sekolah di daerah terpencil, menyediakan buku pelajaran gratis, hingga meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) yang menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Melalui komitmen anggaran yang kuat terhadap Prioritas Dana Pendidikan dasar, diharapkan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena keterbatasan biaya atau akses. Investasi ini akan membentuk generasi yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing global, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara berkeluruh.